Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

BAGHDAD (Berita SuaraMedia) – Upaya untuk melarang keikutsertaan seorang politisi Muslim Sunni dalam pemilihan parlemen Irak yang sedianya dilakukan pada bulan Maret mendatang telah memicu kemarahan dari para pendukung politisi tersebut dan memecah belah pendapat anggota dewan.

"Ada kebencian tersendiri yang berujung pada keputusan ini, sebuah keputusan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum," kata Najim al-Harbi, 45, seorang pendukung politisi Sunni, Saleh al-Mutlaq, yang berada di provinsi Diyala. "Jalanan di Irak kini tengah mendidih."

Ada banyak pendukung dari golongan Sunni yang mencoba menggelar demonstrasi di Baghdad dan berbagai provinsi lainnya di Irak pada hari Jumat lalu, namun pasukan keamanan Irak memaksa mereka untuk berhenti dan membubarkan diri karena tidak mengantongi ijin untuk melakukan demonstrasi. Sejumlah pihak memperingatkan bahwa mereka akan terus melakukan tekanan dan unjuk rasa jika keputusan tersebut tidak direvisi.

Sebuah komite parlemen yang diisi oleh kandidat veteran pada hari Kamis lalu mengumumkan daftar kandidat dari Front Dialog Nasional, kelompok yang dipimpin oleh Mutlaq, adalah satu dari 15 kelompok yang ditolak. Komite tersebut mengatakan bahwa Front tersebut memiliki keterkaitan dengan Partai Baath, partai mendiang penguasa Irak, Saddam Hussein, yang dilarang dalam Konstitusi Irak.

Mutlaq secara terbuka menjalin hubungan dengan faksi yang masih mendukung Partai Baath di wilayah yang didominasi golongan Sunni, meski ia telah mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjamin dirinya akan dikenai larangan.

Mutlaq menjadi pemimpin di provinsi yang didominasi golongan Sunni di Irak setelah kelompoknya cukup berhasil dalam pemilihan umum tingkat provinsi. Ia menjalin koalisi dengan mantan perdana menteri Ayad Allawi, seorang penganut Syiah sekuler dan mantan anggota Partai Baath. Banyak pihak yang memperkirakan bahwa koalisi tersebut akan mampu berbicara pada pemilihan bulan Maret mendatang. Keberhasilan kalangan moderat akan membuat Mutlaq memiliki kekuatan untuk turut menentukan perdana menteri Irak berikutnya. Pada hari Jumat, Mutlaq mengulangi kembali janjinya untuk mengajukan banding.

"Saya akan bertarung hingga akhir," kata Mutlaq dalam sebuah konferensi pers, sambil dikelilingi oleh rekan-rekan dan pendukungnya. "Saya akan terus berjuang, baik di dalam maupun di luar parlemen, dan saya menghimbau kepada semua orang untuk mempergunakan hak suara."

Muslim Sunni memboikot pemilihan umum tahun 2005 lalu setelah kekuasaan direbut oleh golongan Syiah dan Kurdi Irak dalam Dewan Nasional. Absennya Mutlaq dari pemilihan umum tanggal 7 Maret mendatang dapat kembali memicu lahirnya boikot dari golongan Sunni dalam periode-periode penting dimana pasukan militer AS melanjutkan rencana untuk menarik keluar pasukan mereka dari Irak pada akhir tahun.

Para pejabat AS menuding boikot Sunni dapat mengurangi legitimasi pemilihan umum, mengacaukan upaya untuk melakukan rekonsiliasi di negara tersebut.

"Ini adalah sebuah diskriminasi terhadap Muslim Sunni," kata Maha Ahmed, ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di kawasan Sunni, Adhamiya di Baghdad "Tujuan di balik hal tersebut adalah melarang partisipasi Muslim Sunni dalam proses politik Irak."

Keputusan komite tersebut dapat diratifikasi oleh komisi elektoral Irak pada hari Minggu mendatang, sebuah langkah terakhir untuk mendapatkan status resmi. Jika sudah diratifikasi, Mutlaq dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut di pengadilan.

Pada hari Jumat lalu, bahkan para anggota dewan Syiah tampak terpecah mengenai hal tersebut, sebagian mengatakan bahwa keputusan tersebut akan menegakkan larangan terhadap partisipasi Baath dalam dunia politik, sebagian lainnya mengkhawatirkan reaksi dari para pendukung Mutlaq. Mutlaq sendiri mengklaim bahwa hal tersebut dapat memperburuk ketegangan antar sekte di Irak.

"Menurut saya, semua pihak harus diperkenankan untuk ambil bagian," kata Hadi al-Ameri, seorang anggota dewan dari golongan Syiah. "Pintu harus tetap terbuka untuk semua orang."

Adel Abdul Mahdi, wakil presiden yang juga menganut paham Syiah, mengatakan bahwa masih dimungkinkan terjadi kompromi. "Saya yakin bahwa isu tersebut masih berada dalam koridor kekuasaan," katanya setelah mengadakan pertemuan dengan Ayatollah Ali al-Sistani, ulama Syiah paling senior di Irak, di Najaf pada hari Jumat. "Keputusan itu masih belum resmi." (dn/nt) www.suaramedia.com