Pengembang kota Rawabi berharap suatu hari nanti kawasan itu akan menyediakan perumahan bagi 40.000 orang dan membantu rakyat Palestina mengklaim kembali wilayahnya.
"Kota ini bukan pemukiman," ujar Bashar Al Masri, pimpinan perusahaan investasi real estate Bayti, yang mengerjakan proyek senilai 700 juta dolar itu bersama perusahaan real estate Diar dari Qatar.
"Bahkan, ini dapat dilihat sebagai satu upaya Palestina untuk mempertahankan rakyatnya agar tetap berada di atas tanah miliknya untuk mencegah pemukiman Israel," ujarnya.
Pembangunan suburban modern di Tepi Barat berkebalikan dengan keputusasaan yang menyelimuti Jalur Gaza, yang diblokade oleh Israel sejak tahun 2007.
Fase pertama proyek Rawabi adalah pembangunan 22 bangunan tempat tinggal yang dapat menampung 20.000 orang dalam tiga tahun. Fase kedua akan menggandakan jumlah penghuni dua kali lipat dalam tiga tahun.
Kota tersebut akan memiliki sekolah dan rumah sakit, dan rumah-rumahnya disediakan untuk kalangan menengah Palestina dengan harga per unit 50 hingga 80.000 dolar.
Mencakup lahan seluas 630 hektar, kota itu akan menjadi salah satu proyek investasi terbesar di Tepi Barat, dan telah mendapat dukungan dari Otoritas Palestina yang antusias.
"Proyek ini membuktikan bahwa ada kesempatan untuk investasi di Palestina," ujar menteri ekonomi Palestina Hassan Abu Libdeh.
Ironisnya, suburban di puncak bukit itu menyerupai lusinan pemukiman Israel ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Tepi Barat, yang oleh rakyat Palestina dikecam sebagai fakta di atas tanah dari pembangunan sebuah negara independen.
"Pemandangan buldozer Palestina itu terlihat aneh, karena kami terbiasa melihar buldozer Israel mencuri tanah kami dan menggalinya untuk membangun pemukiman," ujar Mohammed Khamis, 42, saat ia mengamati dari desa terdekat.
"Terdapat perbandingan sinis yang melibatkan rakyat Palestina dalam pemandangan menyedihkan yang diasosiasikan dengan pemukiman Israel ini, namun kami berharap proyek ini akan menjadi awal dari ekspansi investasi terkait," ujar Abu Libdeh.
Proyek ini dikerjakan di Area A, bagian dari Tepi Barat yang diperintah oleh Otoritas Palestina, namun di tengah dorongan umum untuk memasukkan kontrol Palestina yang lebih besar atas wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1967 itu.
Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad, telah bersumpah untuk membangun perumahan dan infrastruktur di Area C, wilayah yang dikontrol penuh oleh Israel, sebagai bagian dari rencananya membangun institusi negara Palestina di tahun 2011.
Tak pelak lagi, proyek Rawabi sebagian bergantung pada Israel, yang harus membuka jalan utamanya antara pemukiman yang baru dan kota terdekat Ramallah serta memberikan ijin untuk pembangunan infrastruktur baru.
"Kami belum memperoleh persetujuan Israel, namun tidak ada orang Israel yang menentang ini," ujarnya. "Secara prinsip kami telah mendapat persetujuan."
Semua pemukiman Yahudi adalah ilegal di bawah hukum internasional karena mereka membangunnya di atas tanah Arab (terutama Palestina) yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967.
Hampir setengah juta pemukim ilegal Yahudi tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang tersebar di penjuru Tepi Barat dan Yerusalem Timur. (rin/me) www.suaramedia.com
- Tak Butuh Bantuan, Yaman Bakal Hadapi Al-Qaeda Sendiri
- Haniya: Konflik Turki – Israel Menguntungkan Dunia Arab
- Alarm Turki Menyala Ingatkan Libanon Akan Teror Israel
- Obral Seragam Tentara, Masalah Baru Pemerintah Irak
- Knesset Usulkan Pemecatan Biang Kerok Ekstrimis Israel
