Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

TEL AVIV (Berita SuaraMedia) – Kementerian Pertahanan dan militer Israel mengatakan bahwa kepala yeshiva tidak diperbolehkan untuk menghimbau orang agar melakukan pembangkangan dan mengharapkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Kementerian Pertahanan dan IDF pada hari Selasa memberikan respon terhadap sebuah petisi yang dimasukkan di pengadilan tinggi oleh sejumlah pelajar yeshiva Har Bracha, menentang tidak dimasukkannya sekolah mereka dari kesepakatan dengan IDF.

Hasil studi yang dilakukan oleh militer menunjukkan bahwa para pelajar di Har Bracha telah mendapatkan himbauan dari pemimpinnya, Rabbi Eliezer Melamed, agar menolak perintah yang dinilai tidak sesuai dengan pandangan politiknya, demikian bunyi tanggapan militer.

Namun 63 orang yang menandatangani petisi tersebut mengatakan bahwa IDF menjatuhkan hukuman kolektif melalui pembatalan kerjasama dengan sekolah mereka. Mereka mengatakan, "Kami adalah penduduk yang taat hukum dan tidak terlibat dalam berbagai retorika yang mengelilingi skandal tersebut."

Oleh karena itu, mereka cenderung merasa sebagai pihak ketiga yang tidak bersalah, dan keberatan jika harus terkena imbas konflik antara Melamed dan Kementerian Pertahanan, dan diharuskan membayar "harga yang mahal".

Dalam sebuah pernyataan gabungan, pihak kementerian dan militer mengatakan bahwa mereka menghargai yeshiva hesder dan komitmen yang telah diberikan demi keamanan Israel. "Yeshiva hesder membuat IDF memiliki peranan penting dalam mempertahankan Israel dan para penduduknya."

Akan tetapi, pihak kementerian dan militer menambahkan bahwa Rabbi Melamed telah bertindak melewati batas dan menolak tunduk pada aturan militer.

"Keputusan yang dibuat mengenai Yeshiva Har Bracha telah mengirimkan pesan yang jelas, tajam dan penuh paksaan. Bahwa ranni dari sebuah yeshiva tidak boleh memperlemah prinsip kepatuhan, menyerang IDF, mengejek para komandannya dan mendukung tindakan pembangkangan, serta menolak meminta maaf dan mengklarifikasi posisinya ketika diberikan kesempatan. Semua itu dilakukan sambil menikmati hak istimewa yang diberikan IDF kepada yeshiva-yeshiva yang dianggap penting."

"IDF mengakui bahwa masyarakat Israel adalah masyarakat yang plural, dan kami telah melakukan upaya-upaya untuk memungkinkan adanya perbedaan dalam batasan resmi."

"Tindakan Rabbi Melamed telah melampaui batasan tindakan resmi yang memaksa IDF dan menteri pertahanan untuk membuat keputusan yang jelas dan pasti."

Mengenai protes berbau politik dari para prajurit yang menolak melakukan evakuasi terhadap pemukiman Yahudi ilegal, IDF dan Kementerian Pertahanan mengatakan, "IDF tidak dapat memberikan toleransi terhadap keadaan dimana para prajurit tidak tunduk secara penuh dan jelas terhadap aturan militer dan aturan yang digariskan oleh para komandan mereka. Kami tidak dapat menerima protes politik dari para prajurit, yang telah merendahkan IDF."

Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, menarget berbagai seminari yang banyak menelurkan prajurit tempur untuk negeri Zionis tersebut. Hal itu dilakukan Barak karena ada kecenderungan para prajurit muda untuk menolak perintah pengusiran terhadap para pemukim Yahudi ilegal di Tepi Barat.

Tindakan Barak tersebut meningkatkan emosi dari kelompok sayap kanan Israel, yang mendukung penuh keberadaan para pemukim dan telah bersumpah untuk menentang adanya pembekuan pembangunan pemukiman selama 10 bulan yang sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di bawah tekanan Washington pada penghujung bulan November lalu.

Tindakan Netanyahu tersebut memicu lahirnya gelombang konfrontasi antara para pemukim dan pasukan militer di sepanjang wilayah Tepi Barat.

Sejumlah prajurit ultra ortodoks, yang merupakan alumnus jaringan seminari dan telah mendapatkan perintah dari para rabbi untuk menolak perintah pembongkaran pemukiman. Ada puluhan orang prajurit yang dijebloskan ke dalam penjara, sementara lainnya hanya mendapatkan teguran. (dn/yn) www.suaramedia.com