Pemerintah Israel memberi konfirmasi pada hari Rabu (20 Januari 2010) bahwa Menteri Pertahanan Ehud Barak telah "memberi wewenang kepada Ariel College" untuk menjadi sebuah pusat universitas." Agar dapat dinyatakan sebagai sebuah universitas yang berdiri penuh, diperlukan syarat berupa pemberian wewenang oleh sebuah panel akademis.
Ariel College dibangun pada dekade 1980-an dan memiliki lebih dari 8000 mahasiswa. Lokasinya terletak di Nablus, salah satu pemukiman Yahudi ilegal terpadat di kawasan itu. Keputusan Barak tentu saja disambut gembira oleh pihak college. Menurut Rinat Saguy, juru bicara Ariel College, keputusan Barak akan membantu college tesebut meraih kepercayaan sehingga mampu meningkatkan jumlah mahasiswanya menjadi sekitar 20.000 pada dekade mendatang. "Kami gembira beliau telah memberi ijin".
Bagi pihak lain, keputusan Barak tersebut mengundang kritik. Keputusan pembangunan universitas tersebut diambil berbarengan dengan kunjungan utusan perdamaian AS, George Mitchell ke kawasan Timur-Tengah. Mitchell datang untuk mendorong pelaksanan pembicaran damai antara Palestina dan Israel. Menurut para kritikus, keputusan untuk membangun universitas tersebut akan menghambat berlangsungnya pembicaran damai antara kedua negara.
Saeb Erekat, negosiator dari Palestina, menyatakan kepada Reuters bahwa membangun sebuah universitas Israel di lahan yang dikehendaki untuk menjadi bagian dari negara Palestina "lebih merupakan bagian dari kebijakan diktasi daripada negosiasi". "Tiap kali Senator Mitchell datang ke kawasan ini, mereka menyambutnya dengan kebijakan semacam itu," kata Erekat.
Sehubungan dengan adanya kritik tentang kan terganggunya pembicaraan damai, Israel menyatakan bahwa negara tersebut akan menjaga perdamaian di pemukiman Ariel, namun hal tersebut dirasa tidak cukup.
Kelompok akademisi sayap kiri Israel juga urun kritik. Menurut mereka, berdirinya universitas baru akan membuat aliran dana beralih kepada institusi pendidikan lain. Hal ini dapat mengganggu hubungan mereka dengan para akademisi di luar negeri, terutama di Eropa. Di Eropa, kelompok-kelompok universitas mengeluarkan ancaman untuk memboikot Israel selama berjalannya kebijakan pendudukan.
Uri Avnery, mantan ahli hukum Israel dan veteran kritikus pendudukan sayap kiri, menyatakan bahwa Barak telah "memberi legitimasi bagi semua di dunia yang menghimbau pemboikotan terhadap universitas Israel".
Neve Gordon, ilmuwan politik dari Universitas Ben-Gurion, menyebut hal itu sebagai "contoh lain yang menunjukkan bahwa Israel menancapkan kukunya semakin dalam di Tepi Barat." Gordon juga merupakan anggota sebuah kelompok yang berusaha menghentikan pembangunan universitas lewat keputusan pengadilan.
"Anda menciptakan kenyataan di sebuah lahan, lalu mengatakan bahwa kita tak dapat kembali ke lahan tersebut. Ini merupakan bagian dari pendekatan 'tembok dan menara' yang kuno dalam pembangunan sebuah pemukiman", kata Gordon. Gordon juga mengkritik Barak secara pribadi. Menurutnya, Barak telah mengabaikan komitmen partainya sendiri sehubungan dengan kesepakatan pendirian negara Palestina. "Saya pikir Barak mengusahakan solusi untuk dua negara. Namun tampaknya tidak."
Pembangunan universitas tersebut memang dianggap memperburuk suasana, seteah sebelumnya mereka menolak membongkar pemukiman-pemukiman ilegal yang didirikan Yahudi d tanah Palestina.
Sebelumnya AS juga mengkritik rencana kontroversial Israel untuk membangun hampir 700 apartemen baru untuk pemukim ilegal Yahudi di al-Quds yang direncanakan akan menjadi ibukota Palestina di masa mendatang, menyebutnya sebuah langkah ceroboh yang memperkeruh perdamaian Timur Tengah.
"AS telah menentang rencana pembangunan apartemen baru di al-Quds (Yerusalem Timur) karena al-Quds merupakan bagian dari kesepakatan yang utama antara Palestina dan israel yang harus segera diselesaikan dan telah didukung penuh oleh komunitas internasional," kata jubir press Gedung Putih, Robert Gibbs mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin lalu.
"Pihak manapun dilarang mengambil tindakan yang dapat membahayakan kesepakatan bilateral maupun menganggu proses negosiasi. Terlebih lagi, kedua pihak harus segera kembali ke meja perundingan secepat mungkin."
"AS meyakini bahwa situs al-Quds merupakan situs penting bagi Palestina dan Israel, bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen. Kami yakin dengan negosiasi yang baik, kedua belah pihak dapat saling sepakat dengan baik mengenai status al-Quds, dan melindungi statusnya di mata internasional," Gibbs menambahkan.
Rencana Israel tersebut telah menjadi ganjalan bagi AS untuk menengahi dialog perdamaian Timur Tengah. (es/kt/sm) www.suaramedia.com
