Beberapa media lokal maupun internasional menggunakan istilah al-muqalah untuk menggambarkan posisi teknis otoritas pimpinan Hamas.
Kementerian Informasi di Gaza mengirimkan sebuah memorandum ke berbagai media yang mengatakan bahwa "Penggunaan istilah pemerintahan terbuang ketika berbicara tentang pemerintah Palestina di Gaza adalah bersifat politis, bias, dan ilegal, serta memutar balik semua fakta."
Ditambahkan pula bahwa, "Jelas bagi setiap orang bahwa pemerintahan ke-11 adalah sebuah pemerintah bersatu nasional yang dikepalai oleh Perdana Menteri Ismail Haniyeh, pemerintah yang telah memperoleh kepercayaan dari Dewan Legislatif Palestina."
"Ketika Abu Mazen (Mahmoud Abbas) menyingkirkannya, pemerintahan ke-11 menjadi pemerintah pemelihara hingga dibentuknya sebuah pemerintahan baru yang akan memperoleh kepercayaan dari Dewan Legislatif Palestina."
Istilah pemerintahan terbuang digunakan oleh seluruh surat kabar Tepi Barat (Al-Hayat, Al-Quds, Al-Ayam) juga mayoritas website serta media televisi (Ma'an, BBC Arabic, CNN Arabic, Al-Arabiya, Al-Hurrah, FP Arabic) dan surat kabar berbahasa Arab yang berbasis di London (Al-Quds, Al-Arabiya, Al-Jazeera) menggunakan istilah itu, namun tidak secara eksklusif, bergantian dengan "pemerintah Gaza".
Media berita yang tidak menggunakan istilah tersebut termasuk koran Al-Filistiynioun berbasis di Gaza, yang merujuk pada Ismail Haniyeh sebagai seorang pemimpin tanpa kemampuan, WAFA di Ramallah menggunakan kata "Hamas" tanpa mencantumkan kata "pemerintah" samasekali, dan Al Alam di Iran memakai istilah "pemerintah Gaza".
Pernyataan pemerintah Gaza mengenai isu tersebut mengatakan bahwa dengan menggunakan istilah "terbuang", maka mereka menerapkan "realita ilegal dengan menyebut seluruh kementerian dengan cara yang sama; kementerian kesehatan terbuang, kementerian pendidikan terbuang, pasukan keamanan terbuang, dan kementerian informasi terbuang."
Ditambahkan pula bahwa media berita harus mengambil sikap serius dan menggunakan frase "pemerintah Palestina di Gaza", "pemerintah di Gaza", atau "pemerintah yang dikepalai oleh Ismail Haniyeh".
Pernyataan itu juga mengatakan bahwa pemerintah di Jalur Gaza "mengakui keterbatasan yang kalian alami, dan tidak menuntut kalian untuk menggunakan istilah pemerintah Palestina (untuk pemerintah Gaza) namun kami mendorong kalian untuk menggunakan salah satu dari istilah alternatifnya." (rin/mn) www.suaramedia.com
