Bukan sekedar spekulasi. Laporan tersebut, yang dikeluarkan oleh lembaga koordinasi kemanusiaan PBB, menyebutkan 22 komunitas penduduk tertentu di tanah Palestina terjajah, dengan total polulasi mencapai 75.900 orang, yang amat rentan terhadap serangan balasan Yahudi, 59 komunitas lainnya, dengan 175.000 penduduk, memiliki tingkat ancaman yang sedang. Laporan tersebut juga menyebutkan nama-nama dari berbagai ruas jalan dan persimpangan yang membahayakan bagi para penduduk Palestina.
Orang-orang yang menulis laporan tersebut memang telah berada di lokasi, melakukan pengamatan dengan seksama, mereka juga tahu persis apa yang mereka tuliskan.
Mereka juga mendengarkan ucapan para pemukim Yahudi, yang secara terbuka menerapkan kebijakan "label harga", dimana mereka menetapkan "harga" untuk melakukan "serangan balasan" kepada penduduk Palestina atas tindakan apapun. Namun, hal itu bukan hanya berlaku untuk tindakan penduduk Palestina, namun juga segala tindakan yang dilakukan Tentara Pertahanan Israel (IDF) yang mengevakuasi ratusan pemukiman terluar Yahudi. Karena mereka merasa lebih inferior jika dibandingkan dengan kekuatan IDF,
maka para pemukin menjadikan rakyat Palestina sebagai pelampiasan.
Namun, laporan PBB tersebut menekankan bahwa IDF pun memang mmebiarkan hal tersebut. "Yang menjadi kekhawatiran untama adala ketidakmampuan pasukan Israel untuk melakukan intervensi dan menghentikan serangan brutal dari para pemukim, termasuk keengganan untuk menangkap pemukim yang dicurigai bersalah. Alasan di balik ketidakmampuan tersebut adalah pesan ambigu yang dikirimkan oleh pemerintah Israel dan petinggi IDF kepada personel lapangan mengenai tanggung jawab dan kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap para pemukim.
Yang dimaksud dengan ambigu adalah, IDF secara resmi memerintahkan penegakan hukum. Namun, ketika para prajurit Israel mengabaikan instruksi tersebut, para pemukim yang bersalah tidak pernah mendapatkan konsekuensi apapun.
Pemerintah Israel sudah mengetahui hal tersebut. Hal itu juga bukan rahasia di Israel, karena harian Haaretz baru-baru ini mempublikasikan laporan PBB tersebut.
Sejauh ini, belum ada indikasi bahwa para pemimpin Israel mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan serangan tersebut. Pers Israel tidak mengangkat topik tersebut sebagai isu utama.
Israel saat ini mengkhawatirkan hal lain. Israel resah dengan "konspirasi anti-semit" yang meluas di dunia. Mengancam "hak" dari "negara Yahudi" tersebut untuk tetap eksis. Tampaknya, bagi sebagian besar pejabat Israel, "konspirasi" tersebut amat nyata dan terlalu berbahaya. Tidak berapa lama lagi, Israel akan memobilisasi kekuatan dan juga para pendukungnya untuk menyebut ancaman itu sebagai "medan perang baru", kemudian menjadikannnya prioritas utama dan melakukan serangan balik.
Gagasan mengenai "medan perang baru" tersebut agaknya dilahirkan oleh Reut Institute, sebuah think tank Israel yang disebut oleh Thomas Friedman dalam tulisan di New York Times sebagai "kelompok pengatur strategi kebijakan utama Israel."
"Reut didirikan untuk melayani lembaga pemerintahan dan pengambil keputusan Israel, mulai dari politisi papan atas hingga kalangan profesional di pemerintahan," demikian dijabarkan dalam situs internet kelompok tersebut.
Reut melakukan hal yang serupa, tidak peduli siapapun yang memegang kemudi pemerintahan. Ketika pemimpin kelompok oposisi, Tzipi Livni, menjabat sebagai menteri luar negeri, salah satu penasihatnya memuji Reut. "Mereka amat berpengaruh dan sangat disegani. Peringatan-peringatan yang mereka keluarkan terkadang mampu menjadi penyelamat."
Kini, Reut mengeluarkan peringatan mengenai "medan perang baru", hal itu terungkap dalam sebuah laporan baru yang ditutupi dengan rapi di media Israel. Gidi Grinstein, pendiri dan presiden Reut mengatakan: "Mengasingkan Israel adaah upaya-upaya yang penting bagi para musuh. Israel adalah sebuah "negara" geopolitik. Keselamatan dan kemakmurannya bergantung pada hubungan dengan dunia internasional dalam hal perdagangan, sains, seni, dan budaya, semuanya bergantung penuh pada keabsahan Israel. Ketika hal itu terpenuhi, maka hal-hal lainnya terancam, dengan konsekuensi politik, sosial dan ekonomi yang keras."
Reut mengklaim bahwa serangan tersebut berasal dari "pusat-pusat delegitimisasi" di dunia. Tempat-tempat seperti London, Toronto, Brussels, Madrid, dan Berkeley, yang merupakan pusat-pusat kritikan anti-Israel yang dikonarkan oleh orang-orang anti-Semit.
Kritikan terhadap kekejaman Israel memang meluas, bahkan di kalangan Yahudi sendiri. Hal itu berarti, senjata lama Israel untuk melemparkan tudingan anti-Semit sudah tidak lagi masuk akal, bahkan sebagai strategi PR.
Tampaknya klaim Reut mengenai pengaruh pemerintah Israel memiliki dasar, setidaknya dalam kasus ini. Deputi Menteri Luar Negeri Israel, Danny Ayalon, baru-baru ini mengatakan kepada sekelompok diplomat bahwa musuh Israel saat ini adalah taktik seperti pemboikotan dan sanksi hukum serta ekonomi untuk mengikis keabsahan Israel.
Para pemimpin Israel lebih senang menemukan cara-cara baru untuk mengesankan diri sebagai "korban tidak bersalah" dari kebencian internasional, yang tidak dapat dirundingkan di meja negosiasi manapun.
"Konspirasi semacam itu akan merusak hubungan kami dengan Palestina dan juga kemungkinan terciptanya proses politik yang mulus," kata Ayalon. Israel menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menghindari dialog dengan Palestina. (dn/pt) www.suaramedia.com
