Kunjungan itu merupakan yang ketiga bagi Biden sebagai wakil presiden dan dilakukan di tengah perselisihan atas diskualifikasi ratusan kandidat untuk mempromosikan Partai Baath, yang merupakan partai mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein.
Pemerintah AS khawatir, diskualifikasi itu akan melemahkan kredibilitas pemilihan parlemen tanggal 7 Maret, sebuah pemungutan suara yang dianggap sebagai penanda dalam rencana Amerika untuk menarik pasukannya pada akhir bulan Agustus.
"Saya rasa peran Amerika di sini masih dibutuhkan," ujar Qassim Daoud, anggota legislatif dan kandidat untuk Aliansi Nasional Irak, salah satu calon Muslim Syiah unggulan. "Mereka adalah mediator yang telah bekerjasama dengan kami selama tujuh tahun."
Kunjungan Biden akan berlangsung selama 24 jam. Pada hari Sabtu, ia berencana menemui banyak pemimpin senior negara tersebut, termasuk Perdana Menteri Nuri Kamal Al Maliki, Presiden Jalal Talabani, dan Ayad Al Sammarai, juru bicara parlemen, semuanya adalah figur penting dalam perselisihan yang telah memperparah ketegangan sektarian di Irak.
Penasihat keamanan nasional Biden, Antony J.Blinken, memainkan peran wakil presiden dalam mencapai solusi. Ia mengatakan bahwa Biden yakin pemerintah Irak akan berhasil menemukan sebuah kompromi. Namun dalam sebuah penjelasan singkat setelah kedatangan Biden, Blinken menegaskan potensi masalah yang ada jika diskualifikasi itu dilanjutkan.
"Satu-satunya yang kami khawatirkan adalah prosesnya, bukan tujuannya," ujar Blinken di Kedutaan AS. "Jika proses mereka untuk mendiskualifikasi kandidat dianggap kurang transparan, adil, dan kredibel, maka itu akan menimbulkan keraguan terhadap pemilu, dan pemilihan tersebut sangat penting bagi masa depan Irak."
Terlepas dari argumen Blinken, para anggota legislatif dan Talabani telah mengatakan bahwa negosiasi dipusatkan pada ide yang diajukan oleh Biden sendiri. Proposal itu telah diulang-ulang dalam berbagai bentuk selama seminggu terakhir. Idenya adalah kandidat yang didiskualifikasi akan mengajukan banding, namun masih diperbolehkan ikut ambil bagian dalam pemilu. Jika pengajuan banding mereka kalah setelah pemilu, mereka akan kehilangan kursinya.
Dalam salah satu proposal, sebuah pengadilan banding akan segera melarang 216 dari 500 lebih kandidat yang didiskualifikasi untuk memiliki keanggotaan dalam Partai Baath atau pasukan keamanan. Yang lainnya akan ikut serta dalam pemilu, dengan pengajuan banding mereka yang akan diputuskan setelah pemungutan suara.
"Mereka akan diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian bahwa mereka akan menyerahkan kursi yang telah diperoleh jika diputus bersalah setelah pemilihan," ujar Hadi Al Ameri, anggota dewan senior dan kandidat Syiah.
Namun masalahnya masih ada, tidak banyak pemimpin relijius Syiah Irak yang terlihat mengambil posisi paling sulit melawan Baath, yang masih memiliki dukungan di kawasan Sunni Arab.
Perseteruan politik diperkirakan akan muncul antara Koalisi Hukum Negara Maliki dan Aliansi Nasional Irak, yang dipimpin oleh Dewan Agung Islam Irak dan pengikut Moktada Al Sadr, ulama Syiah radikal.Dalam perseteruan itu, ketika setiap koalisi menarik konstituensi Syiah di Irak selatan, kepercayaan sektarian akan terbukti penting. Maliki harus menangkis tuduhan bahwa ia bersikap lunak terhadap Baath, membuat banyak kompromi atas konsesi politiknya yang berbahaya.
Salah seorang anggota dewan mengatakan bahwa isu tersebut telah dipolitisasi sedemikian rupa hingga menjadi "Baathophobia," dan dalam pidatonya pada hari Jumat, Maliki mengambil sikap yang bahkan lebih keras melawan sebuah kompromi. Hal itu terjadi sehari setelah para pengikutnya diduga mengorganisir demonstrasi anti-Baathist pada hari Kamis di kota Najaf, Karbala, dan Basra.
Ia menggambarkan bahwa diskualifikasi itu tidak cukup. "Tidak bisa kembali ke masa lalu," ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin suku-suku Syiah. "Apa yang akan mencegah mereka kembali ke kehidupan politik adalah kehendak kalian. Kalian tidak boleh membiarkan mereka kembali melalui pemungutan suara." (rin/nyt) www.suaramedia.com
