Pengadilan federal AS bulan lalu mengatakan bahwa hak-hak konstitusional para terdakwa telah dilanggar, sebuah hal yang memantik kemarahan rakyat Irak. Pemerintahan Perdana Menteri Nuri Al-Maliki menyewa pengacara AS untuk mempersiapkan tuntutan hukum terhadap Blackwater, sebuah perusahaan kontraktor keamanan yang kini beralih nama menjadi Xe Services.
Berbicara di samping Presiden Irak, Jalal Talabani, yang terlihat dalam sebuah konferensi pers di Baghdad, Biden mengungkapkan "penyesalannya" atas terjadinya kekerasan di Baghdad, tepat ketika para pengawal Blackwater memuntahkan berondongan timah panas ke arah warga sipil tak bersalah.
Para personel Blackwater mengklaim bahwa tembakan tersebut dilakukan untuk "membela diri", karena terjadi pada puncak bentrokan antar kelompok di Irak.
"AS berketetapan untuk memproses siapapun yang melakukan tindak kejahatan terhadap rakyat Irak," kata Biden.
"Meski kami sepenuhnya menghormati independensi dan integritas dari sistem peradilan AS, kami merasa kecewa terhadap keputusan hakim untuk menggugurkan dakwaaan, yang didasarkan pada cara-cara pengumpulan sejumlah bukti," kata Biden.
"Departemen Kehakiman AS akan mengajukan banding pekan depan," katanya.
Para penduduk Irak memandang kejadian tersebut sebagai perlambang sikap acuh tak acuh dari para penjajah asing terhadap nyawa warga setempat menyusul kekebalan yang diberikan kepada para pengawal swasta yang bertugas melindungi kepentingan AS dari proses hukum Irak pasca invasi AS tahun 2003.
Joe Biden juga memanfaatkan kunjungannya itu untuk memulai proses dialog dengan para pemimpin Irak menyusul ketegangan berkenaan dengan pelarangan para kandidat tertentu untuk mengikuti pemilihan umum Irak karena memiliki hubungan dengan Partai Baath.
Biden sedianya akan menemui Perdana Menteri Nuri Al-Maliki dan Presiden Jalal Talabani untuk membahas langkah Irak yang menyingkirkan lebih dari 500 orang politisi dari pemilihan umum Irak pada bulan Maret mendatang.
Seorang pejabat AS yang turut dalam rombongan Biden mengatakan bahwa dirinya yakin Irak sendiri akan mampu menyelesaikan masalah tersebut.
"Menurut saya, berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, kami melihat semakin bertambahnya kemampuan Irak untuk mengatasi perbedaan dalam proses politik," kata Anthony Blinken, penasihat keamanan nasional Biden.
"Oleh karena itu, saya rasa bukan pada tempatnya bagi AS atau negara lain untuk mencampuri masalah seperti ini, karena Irak telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk menyelesaikannya sendiri."
Kunjungan Biden tersebut menegaskan kekhawatiran Washington karena tumbuhnya ketegangan antar kelompok dapat merusak proses pemilihan umum, yang dipandang sebagai sebuah langkah penting untuk mengatasi perbedaan di Irak dan memungkinkan AS untuk mempercepat penarikan pasukan.
Nasser al-Ani, juru bicara kepresidenan Irak, mengatakan bahwa Irak bersedia mendengarkan masukan-masukan untuk mengatasi permasalahan politik tersebut. "Tapi, tidak ada yang boleh campur tangan dalam urusan Irak, tidak peduli apakah itu Biden atau orang lain."
Ali al-Dabbagh, juru bicara pemerintah Syiah Irak, juga menegaskan mengenai hal tersebut. "Ini adalah urusan dalam negeri yang akan ditangani oleh entitas politik Irak," katanya. (dn/re/aj) www.suaramedia.com
