Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

BAGHDAD (Berita SuaraMedia) – Parlemen Irak memperingatkan mengenai dugaan rencana AS untuk menyerahkan negara 1001 malam tersebut ke tangan kelompok oposisi, hal tersebut kontan memantik protes di sebagian wilayah Baghdad.

Kantor berita IPA dari Irak mengutip ucapan seorang anggota parlemen wanita, Maha al-Douri, yang mengungkapkan bahwa AS bertujuan untuk melimpahkan kekuasaan negara tersebut kepada Partai Baath, partai dari mantan penguasa Irak, Saddam Hussein, dan Takfiris, keduanya dianggap oleh pemerintah Irak sebagai organisasi ekstremis dan dinyatakan terlarang.

Al-Douri, yang tergabung dalam blok parlemen yang sama dengan pemimpin senior Muqtada al-Sadr, mengatakan bahwa kunjungan yang baru-baru ini dilakukan oleh Wakil Presiden AS Joe Biden sejalan dengan rencana tersebut.

Pada hari Sabtu, Biden bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Komisi Keadilan dan Pertanggungjawaban Irak melarang lebih dari 500 orang kandidat untuk turut serta dalam pemilihan parlemen Irak pada tanggal 7 Maret, menghubungkan beberapa orang tokoh dengan Partai Baath.

Beberapa pihak di Irak mengatakan bahwa kunjungan Biden tersebut bertujuan utama untuk membalikkan keputusan tersebut.

IPA menyebut Biden sebagai seseorang yang mendukung perpecahan Irak menjadi tiga negara, berdasarkan etnis dan aliran keagamaan, sejak AS melakukan invasi ke negara tersebut pada tahun 2003 dan menjajah Afghanistan pada tahun 2001.

Dua orang kandidat yang dilarang oleh komisi tersebut adala Dhafer al-Ani dan Saleh al-Mutlaq, yang dikabarkan memiliki orientasi kuat terhadap Partai Baath.

Al-Ani membuat pemerintah Irak khawatir setelah secara terbuka memberikan sanjungan terhadap Partai Baath dalam sejumlah wawancara televisi. Presiden Irak, Jalal Talabani, kemudian memerintahkan pencabutan kekebalan al-Ani sebagai ketua Front Persetujuan Irak, blok Sunni terbesar dalam parlemen Irak. Talabani juga memerintahkan agar al-Ani diproses di pengadilan.

Al-Douri mengatakan bahwa Irak tidak perlu tunduk pada permintaan AS dan tidak perlu bersikap seperti bawahan, karena hal itu merusak kedaulatan negara dan melanggar hak-hak sipil masyarakat Irak.

Sementara itu, sebuah dokumen rahasia baru, yang berhasil didapatkan oleh sejumlah pihak di Irak dari para pemimpin Baath di Irak maupun di luar negeri, menyebutkan bahwa Baath tengah mencari jalan untuk kembali ke panggung politik Irak melalui sebuah kudeta.

Rencana penggulingan tersebut akan dilakukan dengan dukungan dari sejumlah negara Arab dan koordinasi dengan sejumlah politisi kelas berat Irak, demikian ditambahkan dalam dokumen tersebut.

Sejumlah nama politisi terkemuka Irak disinggung dalam dokumen tersebut, khususnya Tariq al-Hashemi, wakil presiden pemerintah Sunni terdahulu, dan Ayad Allaw yang mendukung kembalinya Partai Baath. Dokumen tersebut mengklaim bahwa kedua pihak tersebut secara rahasia mengontak para pemimpin Baath dan negara-negara Arab yang merasa kecewa dengan tren politik yang terjadi di Irak.

Disebutkan pula mengenai keberadaan penghubung rahasia antara sejumlah pemimpin Baath dan pejabat AS, namun rincian lebih lanjut tidak dibeberkan.

Diantara negara-negara Arab yang disinggung dalam dokumen tersebut, ada nama Arab Saudi, Mesir dan Yordania. Rencana kudeta tersebut diberi nama sandi Naizak yang artinya meteor.

Sebuah pertemuan besar Baath baru-baru ini digelar di Yordania. Dalam pertemuan tersebut, sang mantan pemimpin, Saddam Hussein, diagung-agungkan dalam sebuah upacara khusus, demikian ditambahkan dalam dokumen tersebut.

Dokumen setebal 38 halaman, yang masih belum diverifikasi oleh otoritas keamanan Irak, mengidentifikasi sejumlah persyaratan yang harus dilakukan agar kudeta berhasil dilakukan, diantaranya dengan melakukan penyusupan terhadap tubuh dan kepemimpinan aparat keamanan dan militer Irak, memperlemah pemerintah yang berkuasa melalui gangguan keamanan dan penetrasi terhadap bebagai institusi yang memiliki hubungan dengan provinsi-provinsi yang menjadi lokasi situs pemujaan Syiah.

Dokumen tersebut menuding aparat keamanan Arab Saudi betanggungjawab terhadap pendanaan gerakan tersebut, sementara dinas intelijen Mesir memimpin perencanaan dan tata cara skema penerapan kudeta tersebut. (dn/pv) www.suaramedia.com