Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

YERUSALEM (Berita SuaraMedia) - Hakim Agung Sheikh Tayseer Tamimi pada hari Senin mengatakan bahwa ada sejumlah institusi Israel, kelompok-kelompok pemukim Yahudi dan lembaga pemerintahan yang tengah berupaya untuk mewujudkan ramalan Rabbi Vilna Goan pada abad ke-18. Rabbi Goan meramalkan bahwa Kuil Yahudi Ketiga akan dibangun kembali pada tanggal 16 Maret 2010.

Ia mengatakan bahwa penggalian "arkeologis" yang dilakukan Israel telah menyebabkan kerusakan bangunan terhadap Masjid Al-Marwani, di bawah tembok utara Masjid Al-Aqsa. Selain itu, sejumlah rumah warga Palestina di Kota Tua Yerusalem juga tak luput dari kerusakan.

Sheikh tersebut kemudian mengatakan bahwa rencana tersebut telah mulai dilaksanakan pada tahun 1993. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya Yahudisasi Yerusalem dengan membangun dua buah pemukiman ilegal berukuran besar untuk mengepung kota tersebut. Ditambah dengan penerjunan brigade militer yang bertugas menutup kota tersebut dan memisahkannya dari wilayah tetangganya.

Menurut Tamimi, dalam rencana tersebut juga termasuk penutupan sejumlah institusi Palestina di Yerusalem, pengusiran pejabat tinggi dan penarikan kembali kartu identitas penduduk Israel di Yerusalem di Beit Hanina, Shufat, El-Essawiya, At-Tour dan Silwan.

Selain itu, akan digali jaringan terowongan untuk menghubungkan para pemukim Yahudi ilegal dengan Kota Tua, tambahnya.

"Jika proses tersebut telah berakhir, maka penduduk Palestina di Yerusalem yang berjumlah sekitar 36.000 orang akan terusir," kata Tamimi. Ia menyerukan kepada para peserta KTT Liga Arab yang akan berlangsung di Libya bulan depan untuk segera menyusun rencana darurat penyelamatan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.

Pertengahan bulan Januari lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel tidak akan pernah menyerahkan kendali Yerusalem Timur terjajah, pernyataan Netanyahu tersebut disampaikan melalui sebuah biro dan dikutip oleh media Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan setelah Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmed Aboul Gheit, satu minggu sebelumnya mengatakan bahwa Netanyahu akan membahas status Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina merdeka, sebuah posisi yang diterima oleh sebagian besar komunitas internasional.

Netanyahu masih belum merubah sikapnya dan tetap dalam seluruh dialog politik tetap bersikeras bahwa Yerusalem secara utuh akan tetap berada dalam "kedaulatan" Israel. Hal itu tidak akan berubah dalam dialog perdamaian manapun, pembatas pertahanan Israel tidak akan pernah dimundurkan ke batas tahun 1967, demikian bunyi pernyataan yang dikutip oleh harian Israel Yedioth Ahronoth.

Israel mencaplok Yerusalem Timur dari Palestina pada tahun 1967, Israel kemudian secara sepihak mengklaim Yerusalem sebagai "ibukota abadi yang tak terpisahkan dari Israel". Komunitas internasional tidak pernah menyetujui klaim Israel, oleh karena itu kedutaan besar negara-negara lain tetap berada di Tel Aviv dan tidak dipindah ke Yerusalem.

Yerusalem tetap menjadi penghalang terbesar dalam konflik Israel – Palestina. Palestina menganggap kawasan timur Yerusalem sebagai ibukota negara Palestina merdeka, sementara Israel bersikeras menyatakan bahwa seluruh Yerusalem merupakan "ibukota" Israel.

Keputusan sepihak Israel untuk mencaplok Yerusalem Timur tidak diakui oleh negara manapun di dunia, termasuk AS. Dalam resolusi dewan keamanan PBB nomor 478, disebutkan bahwa "segenap tindakan legislatif dan administratif yang diambil Israel, kekuatan penjajah, yang telah mempengaruhi atau bertujuan untuk mempengaruhi karakter dan status kota suci Yerusalem adalah hal yang tidak sah, dan oleh karena itu harus ditarik kembali."

Jika ditilik lebih dalam mengenai status kota tersebut dan orang-orangnya, diungkapkan bahwa sejak tahun 1967, Israel telah melaksanakan kampanye sistemik untuk melakukan "Yahudisasi" terhadap Yerusalem dan melakukan pembersihan etnis Arab dari kota tersebut, sebanyak mungkin yang bisa dilakukan penjajah Zionis tersebut.

Cengkeraman Israel membuat warga Arab nyaris mustahil mendirikan bangunan di Yerusalem. Warga Palestina tidak bisa mendapatkan "ijin membangun" tanpa memperoleh "persetujuan pemerintah". Dan Israel tidak pernah memberikan "izin" membangun.

Beberapa orang menempuh risiko da membangun rumah di tanah milik mereka sendir. Namun, begitu sebuah rumah telah dibangun dan diketahui keberadaannya oleh Israel, maka perintah penghancuran langsung dikeluarkan. Penduduk Palestina harus merobohkan rumah mereka sendiri, jika tidak, mereka dipaksa untuk membayar buldozer Zionis yang dikerahkan untuk meratakan rumah mereka dengan tanah.

Tahun lalu, para ahli memperingatkan tentang adanya skema dari kaum Zionis untuk menciptakan ulang sebuah gempa buatan yang  dirancang untuk merobohkan Masjid Al Aqsa.(dn/mn/sm) www.suaramedia.com