Minggu lalu, pemerintah Israel menyiapkan sebuah undang-undang. Jika undang-undang ini berhasil lolos, maka para pejabat dari organisasi-organisasi yang terkait dengan upaya perdamaian dapat dijebloskan ke dalam penjara jika para pejabat tersebut dianggap gagal memenuhi ketentuan registrasi baru.
Tindakan pemerintah Israel tersebut merupakan respon pemerintah Israel terhadap klaim dari para pelobi sayap kanan. Kelompok sayap kanan tersebut mengatakan bahwa tokoh-tokoh pembela hak asasi manusia di Israel telah banyak mensuplai bukti-bukti kejahatan perang. Hakim Richard Goldstone mengutip bukti-bukti tersebut dalam sebuah laporan yang pembuatannya diketuai oleh PBB. Kelompok-kelompok hak asasi manusia di Israel didanai oleh donor asing, seperti misalnya Uni Eropa. Kelompok-kelompok hak asasi tersebut akan diharuskan untuk mendaftarkan diri sebagai badan politik. Mereka juga harus memenuhi sejumlah ketetentuan terkait "transparansi".
Pada minggu lalu pula, sebuah poll dilakukan. Poll itu menunjukkan bahwa 57 persen orang Yahudi di Israel percaya bahwa isu "keamanan nasional' semestinya mempertimbangkan hak asasi.
Sementara itu, kelompok-kelompok sayap kanan melancarkan sebuah kampanye melawan Naomi Chazan. Chazan adalah kepala Israel untuk New Israel Fund (NIF), sebuah badan donor Yahudi Amerika yang menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok keadilan sosial di israel. NIF dituduh telah membiayai organisasi-organisasi tempat Goldstone berkonsultasi dalam pembuatan laporannya.
Di Tel Aviv dan Yerusalem, terpampang poster-poster yang menunjukkan karikatur Chazan. Karikatur itu juga dapat ditemukan dalam kampanye di suratkabar-suratkabar. Karikatur itu menunjukkan Chazan dengan tanduk di kepalanya. Di atasnya, terdapat tulisan "Naomi-Goldstone-Chazan".
"Kami melihat menguapnya kebebasan terakhir untuk berbicara dan berorganisasi di Israel," kata Amal Jamal, kepala ilmu politik di Universitas Tel Aviv sekaligus direktur Ilam, sebuah organisasi hak media. Ilam akan menjadi salah satu sasaran sekiranya undang-undang baru di atas berhasil diloloskan. Menurut Jamal, sistem politik Israel telah berubah menjadi "demokrasi totalitarian."
Sebagian besar kelompok hak asasi manusia seringkali digambarkan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tuntutan terhadap kelompok-kelompok semacam itu diajukan di bawah kepemimpinan NGO Monitor. NGO Monitor mendapat dukungan dari pemerintah setelah munculnya sorotan internasional terhadap Israel sehubungan dengan serangan terhadap Gaza.
Undang-undang yang dipersiapkan guna menghadapi kelompok hak asasi manusia merupakan hasil konferensi yang digelar pada bulan Desember lalu oleh Gerald Steinberg, direktur NGO Monitor dan Institute of Zionist Strategies.
Steinberg adalah seorang profesor dari Universitas Bar Ilan. Steinberg memberikan sebuah laporan kepada para anggota parlemen dan para menteri. Dalam laporan itu, ia menyebut kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai "kuda troya". Steinberg pun menyarankan adanya pembatasan tehadap pendanaan dari pemerintah Eropa dan NIF.
Steinberg mengkritik kelompok-kelompok pembela hak minoritas Arab dan kelompok pembela masyarakat Yahudi yang menentang pendudukan. Menurutnya, kedua kelompok tersebut telah menjelek-jelekkan Israel, membuat Israel dicap sebagai negara "apartheid" yang melakukan "kejahatan perang" dan "pembersihan etnis".
Menurut laporan Steinberg, 16 LSM Israel telah menerima dana sebesar US$8 million (Dh29m) dalam bentuk pembiayaan Eropa pada tiga tahun yang lalu.
Pemerintah Israel mendapatkan tekanan untuk bertindak. Bulan ini, Yuli Edelstein, menteri urusan persebaran penduduk sekaligus anggota partai Likud, mengatakan kepada para wartawan bahwa kabinet "telah lama khawatir terhadap adanya sejumlah kelompok yang berwujud LSM yang didanai oleh badan-badan asing."
Salah seorang anggota parlemen yang berpasrtisipasi di dalam konferensi yang dilangsungkan pada bulan Desember tersebut, Zeev Elkin, yang juga merupakan anggota partai Likud, mengeluarkan inisiatif untuk membuat undang-undang tersebut.
Undang-undang itu memang masih memerlukan suara dari parlemen. Walau demikian, dukungan dari pemerintah terus bertambah secara dramatis.
Undang-undang baru tersebut mengharuskan kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk memenuhi sejumlah ketentuan. Kelompok itu harus mendaftarkan diri sebagai badan politik, menyerahkan nomor identitas dan alamat semua anggotanya, menunjukkan akun semua donasi dari luar negeri secara mendetail, menjelaskan untuk apa saja donasi itu, serta mkenunjukkan dukungan dari negara asing setiap kali mengadakan pidato atau acara.
Jika pejabat senior LSM gagal memenuhi ketentuan tersebut, mereka akan dijatuhi hukuman penjara.
Hagai Elad, kepala Association of Civil Right Israel, pusat hukum hak asasi manusia terbesardi Israel, mengatakan adanya "iklim politik yang sangat tidak bersahabat" dan kebebasan sedang diserang "secara perlahan-lahan".
"Ini merupakan teknik klasik McCarthy, menggambarkan organisasi kami sebagai musuh negara dan mengatakan bahwa kami mendanai Hamas dan kelompok teror."
Chazan kini terjepit di tengah-tengah. Bulan lalu, Maariv, sebuah harian populis, melaporkan bahwa Im Tirtzu, sebuah kelompok sayap kanan, menuduh Chazan dan NIF telah membiayai kelompok-kelompok hak asasi manusia. Kelompok-kelompok hak asasi itu sendiri dianggap bertanggung-jawab terhadap 90 persen kritik terhadap Israel yang termuat di dalam laporan Goldstone.
Minggu lalu, muncul sebuah laporan kontra. Menurut laporan itu, dana dari NIF hanya mencakup 4 persen. Banyak dari dana tersebut tidak memiliki kaitan dengan operasi Gaza.
Bulan ini, kampenye melawan NIF mendapat dukungan berupa petisi yang ditandatangai oleh banyak jenderal, termasuk Giora Eiland, mantan kepala National Security Council, dan Doron Almog, kepala tentara wilayah selatan (es/meo) www.suaramedia.com
- Terinspirasi Kasus Dubai, Knesset Serukan Pembunuhan Ismail Haniyya
- AS Susupkan Narkoba, Iran Siapkan Pemindai Bandara
- Dubai Tunjuk Belasan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Hamas
- Media: Pangeran Hijau, Senjata Rahasia Israel Dalam Tubuh Hamas
- Knesset Kecam Peraturan Baru Israel Terhadap Keturunan Arab














