Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

GAZA (Berita SuaraMedia) – Seorang pakar PBB memperingatkan tentang upaya-upaya untuk mengubur sebuah laporan dari komisi pencari fakta PBB mengenai serangan Israel terhadap Jalur Gaza pada bulan Januari tahun lalu.

Menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada hari Jumat mengenai proposal perpanjangan waktu bagi otoritas Israel dan Palestina untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang, Richard Falk mengkritik proses birokrasi yang telah dijalani oleh laporan tersebut.

"Saya rasa ini adalah bagian dari upaya luas yang pada dasarnya untuk mengubur rekomendasi laporan Goldstone, menunda implementasi rekomendasi," ujar pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina.

Ia mengatakan bahwa proses yang berkepanjangan itu membuat kemungkinannya bagi PBB untuk menahan para penjahat perang yang bertanggung jawab semakin kecil. Penundaan itu juga akan menghapus realita atas apa yang terjadi di Gaza dari ingatan masyarakat dunia.

Sebuah komisi Dewan HAM PBB yang dipimpin oleh jaksa penuntut dari Afrika Selatan, Richard Goldstone, melihat ke dalam serangan Israel selama tiga minggu ke Gaza pada bulan Desember 2008 hingga Januari 2009 serta kematian lebih dari 1.400 orang Palestina, yang kebanyakan warga sipil, dan 13 orang Israel. Goldstone dan timnya mengunjungi Gaza, mewawancarai ratusan saksi mata dan mengumpulkan ribuan halaman dokumen dalam menyusun laporan tersebut. Israel menolak untuk mematuhi laporan itu.

Laporan Goldstone atas dugaan kejahatan perang menyoroti penargetan yang disengaja terhadap warga sipil Palestina oleh militer Israel yang menyerang lokasi-lokasi di mana warga sipil berada dan menembaki orang-orang tak bersenjata yang lari menyelamatkan diri, yang bahkan telah mengibarkan bendera putih.

Dokumen memberatkan setebal 575 halaman itu juga menuduh gerakan Hamas untuk serangan-serangan roket dan rudal ke arah Israel dan membahayakan nyawa warga sipil.

Laporan itu sangat banyak didukung dalam sebuah pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada bulan November yang mendesak kedua pihak untuk menyelidiki temuan-temuan itu dalam tiga bulan dan menahan pihak-pihak yang bertanggung jawab, sebelum laporan tersebut diserahkan ke Dewan Keamanan.

Resolusi Majelis Umum PBB yang didukung oleh Arab dan akan diajukan dalam pemungutan suara hari Rabu meminta Israel dan Palestina untuk melakukan penyelidikan yang independen, kredibel, dan sesuai dengan standar internasional. Sebuah permintaan yang belum dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Resolusi itu juga meminta Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk melaporkan kembali ke Majelis dalam waktu lima bulan tentang implementasi dari resolusi yang ada saat ini, dengan sebuah pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya, jika diperlukan, oleh organ dan badan PBB terkait, termasuk Dewan Keamanan.

Namun Falk merasa skeptis terhadap perpanjangan waktu lima bulan yang ia gambarkan sebagai sebuah penundaan tanpa alasan yang bertanggung jawab, dan tidak tampak seperti sebuah respon yang pantas.

"Sudah satu tahun sejak peristiwa itu terjadi dan telah ada cukup banyak temuan Goldstone," debatnya.

Advokat-advokat HAM menuduh Ban dan organisasi internasional lainnya tunduk pada tekanan politik dan membiarkan penjahat perang lolos. Dan karena AS diperkirakan akan memveto resolusi apa pun dalam Dewan Keamanan PBB tentang laporan Gaza, advokat-advokat HAM berusaha mencari cara lain untuk mengimplementasikan rekomendasi Goldstone.

Issam Yunis, direktur Pusat HAM Al Mehzan di Gaza, mengatakan bahwa pemungutan suara pada hari Jumat akan menjadi upaya terakhir untuk mempertahankan kelangsungan hidup laporan Goldstone.

"Laporan Goldstone tidak boleh berakhir hanya di meja kerja pejabat PBB seperti ratusan laporan lainnya," ujar Yunis.

Yunis menegaskan bahwa tindakan Dewan Keamanan atas isu tersebut tidak dapat dipercaya, "Kami tidak naif, kami paham politik PBB."

Namun, ia mengatakan, "Jika ada niatan politik, bahkan tanpa pergi ke Dewan Keamanan pun ia (Sekjen Ban) dapat meneruskan. Majelis Umum dapat melakukan sesuatu."

Advokat-advokat HAM meyakini bahwa Ban dan organ-organ PBB lainnya berada di bawah tekanan politik dari penentang laporan (Israel dan AS) untuk mengubur laporan tersebut, bahkan tanpa veto formal dari AS dalam Dewan Keamanan.

Dalam sebuah pertemuan dengan Ban di hari Rabu (24/02), menteri pertahanan Israel Ehud Barak menyebut laporan Goldstone itu dokumen bias dan tendensius yang melukai kemampuan negara demokratis untuk memberantas organisasi teroris.

"Satu-satunya pencapaian laporan itu adalah untuk memperkuat organisasi teroris sembari menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia," ujarnya.

Utusan Otoritas Pemerintah Palestina untuk PBB di New York, Riyad Mansour, mengatakan bahwa resolusi Majelis Umum itu merupakan sebuah upaya dengan niat baik untuk memperoleh akuntabilitas bagi para korban di Gaza.

"Laporan Goldstone seperti sebuah buldoser yang bergerak. Kadang bergeraknya cepat, kadang lambat," ujar Mansour.

"Ini adalah sebuah proses. Kami akan meneruskan langkah-langkah ini hingga penjahat Israel menghadapi keadilan dan menerima hukuman yang pantas mereka terima. Inilah bagaimana kami dapat membela korban-korban Palestina," ujarnya.

"Ini adalah proses yang membosankan. Bekas negara Yugoslavia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyeret mereka yang melakukan kejahatan ke muka pengadilan," tambah Mansour. (rin/pv/mn) www.suaramedia.com