Permintaan tersebut dilontarkan Mitchell karena merasa frustrasi dengan cara-caara pemerintah Obama untuk menangani konflik Israel – Palestina, demikian disebutkan oleh sebuah harian yang berbasis di Nazareth (an-Nasirah).
Hadith an-Nass melaporkan bahwa permintaan Mitchell tersebut sebagian diakibatkan oleh kegagalan pribadinya dalam mengupayakan kemajuan negosiasi damai antara Israel dan Palestina. Sebagian lainnya diakibatkan oleh adanya sejumlah elemen dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS yang bersikap bias dan condong kepada Israel.
Menurut an-Nass, Gedung Putih menolak permintaan Mitchell tersebut. Namun, tidak ada pihak yang memberikan verifikasi atas laporan tersebut.
Pembicaraan damai dihentikan pada bulan Desember 2008 lalu menyusul agresi brutal yang dilakukan Israel selama tiga minggu di Jalur Gaza dan menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina, dan pembicaraan damai tersebut masih belum berlanjut hingga saat ini.
Hal itu disebabkan sikap keras kepala Israel yang tidak bersedia menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Pada hari Kamis (25/2), Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan kepada para anggota dewan AS mengenai harapannya agar Israel dan Palestina dapat melanjutkan negosiasi damai.
Upaya pemerintahan Barack Obama untuk membuat kedua kubu kembali ke meja perundingan sejauh ini tidak berhasil, namun Clinton menyampaika nada positif dalam kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
Setelah tahun lalu mendesak Israel membekukan seluruh aktivitas pemukiman di atas tanah Palestina di Tepi Barat, AS terus melunak, kini AS mengharapkan Presiden Mahmoud Abbas melepaskan tuntutan penghentian aktivitas pemukiman sebelum melanjutkan pembicaraan damai.
Clinton juga mengkritik keputusan Israel untuk memasukkan situs-situs suci di Tepi Barat dalam daftar "warisan budaya Israel". Klaim Israel terhadap Masjid Ibrahimi di Hebron dan makam Rachel (Qubbat Rakhil) di Betlehem memicu protes di seluruh penjuru Tepi Barat dan Gaza.
Tanggal 19 Februari lalu, seorang pejabat senior PBB menekan Presiden Mahmoud Abbas agar bersedia melakukan negosiasi dengan Israel.
"Kebuntuan yang terjadi saat ini membuat kami khawatir," kata B Lynn Pascoe, wakil sekretaris jenderal PBB untuk urusan politik, di hadapan Dewan Keamanan PBB.
"Sekretaris Jenderal (PBB Ban Ki-moon) berharapa bahwa Presiden Abbas akan mengambil langkah maju sehingga pembicaraan serius dapat kembali dilanjutkan," tambahnya.
Dalam keterangan singkatnya kepada Dewan Keamanan PBB, Pascoe mendesak Israel untuk memperpanjang pembekuan pemukiman selama 10 bulan, namun ia juga mencatat bahwa otoritas Israel menerima laporan adanya pelanggaran perintah pembekuan pemukiman, setidaknya di 29 pemukiman.
Ia juga mengkritik blokade Jalur Gaza yang dilakukan Israel.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya tetap menuntut Israel untuk mematuhi janji-janji menghentikan ekspansi pemmukiman Yahudi ilegal sebelum proses negosiasi dapat dilanjutkan.
PLO mengatakan bahwa pihaknya sudah mematuhi komitmen dalam fase pertama rencana perdamaian Road Map yang diprakarsai AS yang mengharuskan Israel untuk melakukan hal yang sama.
Bulan November tahun lalu, Netanyahu mendeklarasikan penundaan sebagian terhadap ekspansi pemukiman di luar Yerusalem Timur, namun Abbas mengatakan bahwa hal itu tidak cukup. (dn/hz/mn) www.suaramedia.com
