Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

BAGHDAD (Berita SuaraMedia) – Pada hari Minggu, Irak menyebut rekomendasi pemecatan atas ratusan perwira militer loyalis Saddam Hussein  oleh sebuah komite yang berpengaruh sebagai tindakan ilegal.

"Perwira dan staf sipil itu dipekerjakan secara legal, sesuai dengan hukum," ujar  juru bicara pemerintah Ali al Dabbagh, merujuk pada pernyataan Komite Keadilan dan Akuntabilitas (JAC) bahwa 450 perwira militer akan dipecat karena memiliki hubungan dengan partai terlarang Saddam, Baath.

"Undang-undang memperbolehklan menteri untuk meminta pengecualian bagi mereka yang dianggap berkompeten dan loyal kepada Irak yang baru sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaannya," ujar Dabbagh.

Ali al Lami, direktur eksekutif JAC, mengatakan bahwa komite telah merekomendasikan pemecatan 450 anggota pasukan keamanan.

"Mempertahankan mereka pada posisinya tidaklah legal," ujarnya.

"Pengecualian terhadap larangan itu membutuhkan sebuah proses yang dimulai dengan Komite Keadilan dan Akuntabilitas sebelum dilanjutkan ke Dewan Menteri, dan juga memerlukan persetujuan anggota DPR."

"Semua itu belum terjadi," ia bersikukuh. "Para perwira itu akan dipecat," tambahnya.

JAC bertanggung jawab melarang 511 kandidat untuk ikut serta dalam pemilihan parlemen Irak tanggal 7 Maret. Sejak itu 28 dari mereka kembali diterima.

Di antara para perwira yang terkena dampak kebijakan tersebut adalah Abboud Qanbar, mantan kepala keamanan Baghdad, wakil kepala staf angkatan darat  Abdullah Mohammed Khamis dan wakil komandan pasukan infantri Riyadh Jalal.

Para pria mantan perwira militer Saddam itu direkrut oleh Perdana Menteri Nuri al Maliki untuk memberantas pemberontakan di tahun 2006 ketika kekerasan memuncak dan pasukan keamanan negara kekurangan pengalaman.

Jenderal Ray Odierno, komandan utama AS di Irak, awal bulan ini menuduh Lami dan mantan wakil perdana menteri Ahmed Chalabi, yang merupakan ketua JAC, berada di bawah pengaruh Iran.

Baik Lami maupun Chalabi adalah kandidat dalam pemilihan legislatif tanggal 7 Maret.

Sebelumnya pada hari Kamis (25/02),  seorang jurubicara kementerian pertahanan mengatakan bahwa lebih dari 20.000 perwira tentara yang bertugas di bawah mantan Presiden Saddam Hussein harus dikembalikan.

"Perdana Menteri Nuri al-Maliki memberikan persetujuan untuk mengembalikan 20.400 perwira" yang telah membuat permintaan, Mohammad al-Askari mengatakan.

Amerika Serikat membubarkan 450.000 tentara Saddam  yang kuat tahun 2003 tak lama setelah invasi pimpinan Amerika berlangsung.

Sementara itu, blok politik Sunni terkemuka Irak mengumumkan bahwa mereka akan mengambil bagian dalam pemilihan umum bulan depan dan mendesak para pengikutnya untuk memberikan dukungan.

"Kami menyerukan kepada rakyat Irak untuk berbondong-bondong memilih guna menghindari penipuan, mengesampingkan pernyataan  kami mengenai proses pemilihan," Saleh al-mutlak, seorang anggota parlemen Sunni yang telah dilarang ikut serta dalam pemilihan atas dasar dugaan hubungan dengan partai Baath milik Saddam Hussein, kepada AFP.

Mutlak, yang berada di antara 456 kandidat yang dilarang, menyoroti "pengesampingan calon, yang menyakiti legitimasi pemilu." (rin/f24/yh/sm) www.suaramedia.com