Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

RAMALLAH (Berita SuaraMedia) – Fatah mengatakan bahwa Israel bertujuan memisahkan Jalur Gaza dari Tepi Barat dan mengakhiri proyek nasional Palestina, ujar juru bicara fraksi itu pada hari Rabu (16/6).

Ahmad Assaf mengatakan bahwa gerakannya mengecam semua solusi interim yang mempengaruhi integritas wilayah dari sebuah negara independen Palestina di perbatasan tahun 1967.

Israel telah mengambil keuntungan dari rivalitas Hamas - Fatah, ujarnya, seraya menambahkan bahwa pernyataan baru-baru ini dari Menteri Transportasi Israel Yisrael Katz yang menyerukan pemisahan Jalur Gaza jelas menunjukkan bahwa negara itu berusaha memisahkan Tepi Barat dari Gaza.

Kabinet Otoritas Palestina mendesak Israel pada hari Senin (14/6) untuk mengimplementasikan perjanjian Gerakan dan Akses tahun 2005, yang menjamin jalur aman bagi rakyat Palestina antara Gaza dan Tepi Barat.

"Tindakan itu akan berkontribusi pada kesatuan geografis dari tanah air dan akan, seperti yang ditekankan oleh pemerintah, memungkinkannya untuk segera meluncurkan implementasi Rencana Rekonstruksi Gaza dan proyek pembangunan, serupa dengan yang diimplementasikan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem."

Tahun lalu Menteri Palestina, Salam Fayyad, mengumumkan sebuah program pemerintah untuk membangun aparatus dari negara Palestina dalam waktu dua tahun, terlepas dari kemajuan dalam negosiasi damai  buntu dengan Israel.

Rencana itu menetapkan tujuan dan prioritas nasional serta instruksi operasional untuk para menteri dan badan resmi. Fayyad mengatakan rencana itu dimaksudken untuk mempercepat berakhirnya pendudukan Israel dan membuka jalan bagi negara yang merdeka, yang menurutnya "bisa dan harus terjadi dalam dua tahun." Dia mengatakan bahwa tujuan dari rencana itu adalah untuk membangun aparatus negara de facto dalam waktu dua tahun.

Rencananya itu bukan untuk menggantikan proses politik tapi untuk memperkuatnya. Negosiasi dan pembangunan negara, ujarnya, harus dikejar secara paralel. Fayyad mengatakan bahwa program baru ini mewakili upaya proaktif untuk membentuk pondasi negara.

Rencana Fayyad memaparkan meletakkan satu garis besar untuk sebuah negara demokratis Palestina di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Rencana itu juga menyebutkan, misalnya, bahwa "tempat tinggal, pendidikan, dan asuransi kesehatan adalah hak yang akan dipelihara dan dilindungi oleh negara," yang juga memiliki "kewajiban untuk memperhatikan dan menyediakan bagi para martir, tahanan, anak yatim piatu, dan mereka yang terluka dalam perjuangan Palestina untuk kemerdekaan."

Otoritas Palestina telah memerintahkan Kementerian Transportasinya untuk membantu mengembangkan legislasi dan rencana untuk pelabuhan modern, titip penyeberangan perbatasan, dan bandara, termasuk sebuah bandara internasional di Lembah Yordania. (rin/mn/nyt) www.suaramedia.com