Nabil Abu Rudaineh mengatakan, "Orang yang tidak mewakili rakyat Iran, yang memalsukan hasil akhir pemilihan umum, yang menindas rakyat Iran dan mencuri kekuasaan tidak punya hak bicara tentang Palestina, yang berhak hanya presiden dan perwakilannya," kata sang juru bicara sebagaimana dikutip situs berita WAFA.
Jumat pekan lalu, saat Abbas menghadiri pembicaraan damai dengan Perdana Menteri Israel Benjamin dalam pertemuan yang dihelat di Washington, Ahmadinejad mengatakan bahwa negosiasi itu akan menemui kegagalan.
Ahmadinejad mengatakan Abbas tak punya legitimasi untuk membuat kesepakatan dengan mengatasnamakan rakyat Palestina. Ahmadinejad menuding Abbas menjadi sandera Israel.
Hal itu diungkapkan Ahmadinejad dalam pidato di Universitas Teheran.
"Pembicaraan ini adalah kematian," katanya di hadapan ribuan audiens. "Tidak ada alasan untuk menggelar pembicaraan."
"Siapa yang diwakili Abbas?" tanya Ahmadinejad. "Siapa yang memberikan mandat kepadanya untuk bernegosiasi atas nama rakyat Palestina? Apa yang akan mereka bicarakan, Palestina? Siapa yang punya hak menyerahkan sebagian Palestina kepada Musuh?" kata Ahmadinejad.
Menanggapi itu, juru bicara Abbas berkata, "Presiden Mahmoud Abbas memenangkan kekuasaan melalui proses pemilihan umum yang 'bebas, demokratis, dan asli' yang diawasi lebih dari 2.000 orang pengawas Arab dan internasional."
"Kamilah orang-orang yang berjuang untuk Palestina dan Yerusalem. Pemimpin Palestina tidak menindas rakyatnya seperti kepemimpinan Iran di bawah Ahmadinejad," kata Abu Rudaineh.
"Kami mempertahankan hak-hak dan kepentingan nasional kami, dan kami tidak akan membiarkan siapa pun mengancam kami atau mempertanyakan keabsahan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Presiden Abbas," tambahnya.
Dr. Ghassan Khatib, seorang penasihat senior Perdana Menteri Salam Fayyad, mendukung kritikan terhadap Ahmadinejad.
"Saya setuju dengan yang dikatakan Rudeineh," katanya. "Mungkin tidak sekeras ini, tapi Iran memang selalu berkata-kata agresif terhadap pemerintah Palestina, dan mereka mendukung Hamas, musuh dari pemerintah Abbas," katanya.
Pemerintah Palestina dan Abbas mendapatkan kritikan tajam karena gagal menggelar pemilihan umum pada Januari 2010. Abbas sendiri tidak memiliki mandat resmi untuk kembali bernegosiasi karena mandatnya telah habis pada Desember 2008 saat terjadi pembantaian di Gaza.
Pemerintah Palestina mengatakan bahwa pemilihan ditunda hingga tercapai kata sepakat dengan Hamas, yang mengambil alih Jalur Gaza pada Juni 2007.
Pemerintahan Abbas sendiri sejatinya adalah pemerintahan ilegal karena tetap berkuasa meski sebenarnya kalah dalam pemilihan umum dari faksi Hamas.
Ketegangan antara Fatah dan Hamas semakin signifikan pasca-wafatnya Yasser Arafat pada akhir 2004. Ketegangan meningkat menjadi kekerasan pada 2006, saat Hamas secara demokratis memenangkan pemilihan legislatif Palestina.
Hamid Teherani, editor Global Voices Online asal Iran, mengatakan bahwa meski perang kata-kata tersebut menandai perubahan gelagat diplomatik, isi ucapan yang dilontarkan bukan barang baru.
"Mungkin memang tidak diperkirakan jika mereka berdebat di depan umum, tapi hal itu sebenarnya tidak mengejutkan jika menilik kebijakan masing-masing," katanya.
Sameh Habeeb, editor kepala surat kabar Palestine Telegraph di Gaza, sependapat dengan Teherani.
"Bagi saya, hal ini tidak mengejutkan. Ahmadinejad jelas mendukung Hamas, jadi jika dia menentang Abbas, itu tak mengherankan," katanya.
"Lucunya, dua-duanya sama-sama benar. Jika berbicara berdasarkan fakta, tuduhan bahwa Abbas tidak sah memang benar. Masa jabatannya sudah lama berakhir dan hingga kini tidak diperbarui Dewan Legislatif Palestina. Mengenai Ahmadinejad, dia juga sama dan tidak 100 persen sah, seperti apa yang kita saksikan pada pemilu Iran," tambahnya.
Kouroush Ziabari, seorang jurnalis dan koresponden politik Iran untuk Foreign Policy Journal, mendukung Ahmainejad.
"Menurut pandangan saya, Ahmadinejad akurat dan tepat," katanya. "Memang bukan keputusan Iran, tapi rakyat Palestina memberikan suara mendukung partai Hamas, yang berarti bahwa Hamas yang seharusnya mewakili rakyat Palestina."
"Jika saja ada pemungutan suara demokratis di Palestina dan semua warga dari semua wilayah ambil bagian, kemudian mereka satu suara mendukung dialog dengan Israel, itu baru keputusan yang demokratis dan sah," kata Ziabari. "Tapi, bukan itu yang terjadi." (dn/mn/jp) www.suaramedia.com
