Kantor berita itu, mengutip surat dakwaan, mengatakan para tersangka mengadakan pertemuan rahasia di Bahrain dan luar negeri dalam rangka "untuk mengubah rezim politik melalui cara ilegal."
Mereka mengidentifikasi 10 tersangka - termasuk delapan tokoh-tokoh oposisi yang ditahan sejak pertengahan Agustus - menggambarkan mereka sebagai pemimpin jaringan teror dan mendakwa mereka atas upaya "merusak keamanan nasional."
Belum ada tanggal yang pasti untuk persidangan telah dilaporkan.
Kepala tersangka Abduljalil Al-Singace, seorang pemimpin oposisi, asosiasi Haq, ditangkap pada tanggal 14 Agustus, dengan tuduhan "menjalankan jaringan tidak sah," serta "memimpin sel sabotase... menghubungi organisasi-organisasi asing dan memberikan mereka informasi palsu dan menyesatkan tentang kerajaan. "
Tujuh orang lain, juga ditangkap pada pertengahan Agustus, menghadapi dakwaan yang sama dan termasuk Mohammed Saeed, seorang anggota dewan Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain, serta Sheikh Mohammed al-Moqdad - yang juga dikenal sebagai Mohammed al-Saffaf - - Sheikh Saeed al-Nuri, Abdulghani Ali Issa Khanjar, Jaffar Al-Hessabi, Abdulhadi al-Mokhaider, dan Abdulla Isa Abdulla
Saeed juga didakwa dengan menerima "dukungan keuangan dari pihak asing untuk mencapai tujuan tidak sahnya."
Dua dari 10 tersangka yang dijatuhi dakwaan oleh pihak berwenang adalah Husain Mashaima - sekretaris jenderal gerakan Haq - dan Saeed al-Sheehabi - Sekretaris Jenderal Gerakan Kebebasan Islam Bahrain.
Keduanya tidak bisa ditahan karena mereka tinggal di luar negeri.
Surat tuduhan tersebut juga memasukkan nama-nama dari 13 Syiah lainnya yang bergabung dengan jaringan ... yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan mengubah rezim politik dan sosial negara ... (dengan) cara ilegal.
Sebagian besar tersangka adalah anggota Haq, atau Gerakan Kebebasan dan Demokrasi, sebuah kelompok sempalan dari organisasi politik utama Syi'ah, Asosiasi Kesepakatan Islam Nasional (Islamic National Accord Association – INAA ).
Moqdad dan Singace telah dibebaskan dari penjara pada April 2009 di bawah pengampunan kerajaan untuk 178 orang yang ditahan atas tuduhan keamanan.
Bahrain diperintah oleh dinasti Sunni namun memiliki mayoritas penduduk Syi'ah.
Pada 1990-an negara kepulauan terganggu oleh gelombang kerusuhan yang dipimpin Syi'ah yang telah mereda sejak pemerintah meluncurkan langkah-langkah untuk mengkonversi emirat Teluk tersebut menjadi monarki konstitusional. Kerajaan Arab Saudi yang diperintah Sunni mendukung monarki itu, sementara Iran, dengan mayoritas Syi'ah-nya, menganggap diri mereka sebagai pelindung orang-orang Syi'ah di kerajaan itu.
Raja Bahrain, Isa bin Khalifa Hamed pada hari Minggu menyampaikan kecaman keras atas komplotan yang diduga bersekongkol tersebut, banyak dari mereka adalah aktivis lama yang kembali dari pengasingan selama dekade terakhir saat era reformasi yang sekarang compang-camping.
"Mereka menerima pengampunan yang diberikan terhadap kegiatan ilegal dan penyalahgunaan sebelumnya sebagai bukti bahwa mereka berada di atas hukum, dan mereka terus melatih dirinya dan orang lain dengan semua jenis vandalisme," raja mengatakan.
Penangkapan dan tuduhan tersebut datang sementara kerajaan Arab di Teluk Persia itu bersiap-siap untuk pemilihan parlemen 23 Oktober. Syiah saat ini memegang 17 dari 40 kursi, dan Sunni khawatir mereka bisa memperoleh mayoritas. Organisasi hak asasi manusia memperkirakan bahwa lebih dari 250 Syiah, sebagian besar pemuda, telah ditangkap dalam tindakan keras yang sedang berlangsung, yang telah memicu kerusuhan yang berapi-api dan bentrokan dengan polisi.
Pada hari Rabu, Human Rights Watch (HRW) mendesak pemerintah Bahrain untuk menyelidiki tuduhan penyiksaan yang dibuat oleh empat aktivis.
Singace, mengatakan kepada Jaksa Agung Bahrain pada akhir Agustus bahwa ia telah disiksa oleh pasukan keamanan sementara berada dalam tahanan selama 15 hari sebelumnya, kata HRW. (iw/meo/lat) www.suaramedia.com
