Tiga ahli independen yang ditunjuk PBB mengatakan bahwa tentara Israel menyita materi foto dan video dari lebih dari dua lusin wartawan dan yang lainnya pada armada kapal dalam serangan tersebut, yang menyebabkan kematian sembilan aktivis pro-Palestina.
"Ketika militer mengambil alih kapal, mereka dengan cermat menyita semua bahan fotografi," kata hakim Trinidad Karl T. Hudson-Phillips, seorang mantan hakim di ICC yang memimpin panel tersebut. "Semua kamera disita, semua ponsel disita, semua laptop disita."
"Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bagian dari strategi, seperti yang kita ditunjukkan dalam laporan kami, adalah untuk mengendalikan informasi dan memonopoli versi yang sebenarnya," katanya.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Israel, Yigal Palmor, menolak tuduhan itu, mengatakan penulis laporan itu tidak mungkin mengetahui apa cuplikan yang dimiliki Israel dan, oleh karena itu, tidak mungkin tahu jika ada yang ditahan.
Tentang masalah ICC, misi pencari fakta dari Dewan HAM PBB yang menyelidiki penggerebekan itu tidak diminta untuk membuat rekomendasi dan tidak melakukannya. Tapi kemungkinan bahwa kasus tersebut bisa berakhir di ICC - yang Israel tidak termasuk salah satu penandatangan - mempertahankan tekanan terhadap Israel atas insiden itu.
Pakistan, atas nama Organisasi Konferensi Islam (OKI), mengusulkan sebuah resolusi pada hari Senin di dewan yang menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mempertimbangkan laporan dari misi pencari fakta tiga-anggota. Dewan ini akan memberikan suara pada resolusi pada Jumat dan memiliki kemungkinan besar untuk lolos karena OKI dan sekutu-sekutunya memiliki mayoritas di badan 47-anggota.
Misi yang mana Israel menolak untuk bekerja sama tersebut menemukan bahwa serangan komando, di mana sembilan aktivis pro-Palestina - delapan Turki dan seorang Turki Amerika - tewas itu tidak sah dan melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional.
Israel, yang telah memblokade Gaza yang dikuasai Hamas sejak 2007, menolak pekerjaan peneliti PBB sebelumnya dan menyatakan itu sebagai tidak perlu dan tidak relevan, dan mengatakan dewan hak asasi manusia bersikap bias terhadap rezimYahudi itu.
Mavi Marmara, kapal yang sembilan awaknya tewas, mengibarkan bendera dari Kepulauan Komoro, yang merupakan pihak dalam Statuta Roma yang membentuk ICC, Sir Desmond de Silva, seorang pengacara terkemuka Inggris pada misi itu, berkata pada hari Selasa. Akibatnya kasus ini secara teoritis bisa berakhir di hadapan ICC, katanya.
Seperti anggota lain dari misi tersebut, de Silva menolak laporan AS dan Israel bahwa pekerjaan itu bersifat bias. "Saya pikir, kami telah melakukan pekerjaan yang jujur dalam waktu yang wajar dan sejauh nurani saya percaya, kami sudah sampai pada keputusan yang tepat," katanya. "Kami pergi ke mana bukti itu mengarahkan kami."
Phillips mengatakan, dengan prinsip "saling melengkapi," sebuah negara berhak melakukan investigasi sendiri ke dalam tuduhan serius sebelum mereka pergi ke ICC, asalkan penyelidikan itu asli dan bukan palsu. "Apakah prinsip saling melengkapi dapat dikatakan telah diterapkan pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Israel itu cukup meragukan dalam pandangan saya," tambahnya. (iw/tz) www.suaramedia.com
