Demikian ungkap Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Hudi Hastowo. "Akhir November 2009, IAEA datang ke Indonesia, dan mengajukan pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia soal PLTN dan secara informal mereka nyatakan kita siap. Kalau secara formal, sedang disiapkan," kata Hudi.
Dia mengungkapkan kabar itu usai diskusi panel mengenai laporan Komisi Internasional untuk Non-proliferasi Nuklir dan Perlucutan Senjata (ICNND) di Jakarta, Rabu 10 Februari 2010.
Menurut Hudi ada 13 kriteria yang diminta IAEA. Kriteria itu antara lain, bagaimana parameter terkait dengan alam, apakah daerah gempa, banjir, dekat bandara, pos militer, termasuk soal teknologi dan kemampuan ekonomi. "Daerah yang paling memenuhi kriteria adalah Banten, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Semenanjung Muria," kata Hudi.
Namun, masih ada hambatan yang menghalangi pembangunan PLTN. "Banyak yang belum percaya kita perlu PLTN. Ini harus segera diatasi karena ke depannya kita punya masalah dengan diversifikasi energi. Kalau sekarang kita tidak segera membuat keputusan, nanti sudah babak belur kita baru mengusahakan," kata Hudi.
Dia menambahkan pembangunan satu fasilitas PLTN butuh waktu minimal sembilan tahun. Biaya yang diperlukan untuk membangun PLTN terbilang mahal, tetapi opersionalnya akan lebih murah dibanding pembangkit listrik seperti gas bumi.
Untuk menghasilkan 1KW elektrik, diperlukan dana 2500 hingga 2800 dolar AS. Satu PLTN di Asia menurut standar menghasilkan 1000 hingga 1400 mega watt.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Muhammad Najib, menilai meski Indonesia sudah memiliki reaktor nuklir sejak tahun 1964, tetapi tidak bisa berkembang karena tidak diprioritaskan pemerintah.
"DPR mendukung dan mendorong untuk realisasi pembangunan PLTN, tinggal bagaimana pemerintah menjadikan itu prioritas atau tidak," kata Najib.
"Banyaknya keberatan dari masyarakat akan pembangunan PLTN adalah karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai manfaat nuklir sebagai energi alternatif," lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional itu.
Sebelumnya, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia sudah menjadi keharusan jika negara ini mau bersaing dengan negara-negara lain.
"Kunci daya saing sebuah negara ada pada listrik," kata Ketua Umum PII Muhammad Said Didu di Jakarta, Senin malam, 21 Desember 2009.
Menurut Said, masa depan Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan sumber energi berasal dari batu bara, gas, dan sumber bahan baku konvensional lainnya. Pasalnya dari segi keekonomisan, penggunaan sumber energi dari PLTN jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit lainnya.
Dia mencontohkan, ongkos produksi industri baja untuk energi dari sumber konvensional saat ini mencapai sekitar 50-60 persen dari total biaya produksi. Padahal jika industri baja menggunakan sumber energi listrik dari nuklir bisa melakukan penghematan hingga 10-20 persen dari total biaya produksi.
"Sebagai catatan, Prancis yang menggunakan 100 persen sumber energinya dari nuklir, relatif mampu bertahan terhadap krisis ekonomi global dibandingkan negara yang memasok energi dari sumber kovensional," katanya.
PII juga bersikeras pembangunan PLTN harus segera dilakukan bahkan jika perlu mencari daerah baru di Indonesia jika satu wilayah menolak pembangunan pembangkit sarat teknologi tersebut. "Indonesia memiliki sekitar 4.000 ahli nuklir di Badan Tenaga Nuklir (Batan) yang kini kerjanya tidak jelas," katanya.
Namun diakui Said, usulan pembangunan PLTN tersebut bakal menghadapi tantangan dari masyarakat awam dan kalangan investor. Untuk itu, PII mengusulkan jalan tengah yaitu pembangunan PLTN hanya dilakukan untuk penambahan daya listrik sebesar 5 megawatt per tahun serta hanya mengganti pembangkit tenaga listrik konvensional yang sudah rusak.
PII juga optimistis Indonesia sebetulnya memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan nuklir dengan aman. Sementara untuk masalah pasokan bahan baku nuklir berupa uranium dapat diperoleh dengan mudah dengan pengawasan dari badan pengawas nuklir internasional.
"Kalau bangsa Indonesia dianggap ceroboh, bagaimana mungkin bemo, mobil Datsun masih bisa beroperasi di sini sedangkan produksinya sudah tidak ada lagi," ujarnya.(vv2) www.suaramedia.com
