"Saya berpendapat sudah waktunya dikeluarkan deklarasi mengenai PLTN ini. Saya mendukung penuh pembangunan PLTN, karena sudah tidak ada jalan lagi," kata Habibie usai seminar bertajuk 'PLTN Menjamin Ketahanan Penyediaan Listrik Nasional' di hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (3/1/2010).
Habibie menambahkan, bidang pendidikan, penelitian, dan lapangan kerja sangat membutuhkan energi yang banyak. Sebelumnya juga sudah dilakukan penelitian dan diketahui bahwa mengenai anggaran, jika ada investor baik dari dalam maupun luar negeri yang mau berinvestasi tidak ada masalah.
"Saya rasa hal ini tidak selalu harus kita serahkan kepada pemerintah melulu," kata Habibie.
Isu nuklir sering dianggap sensitif karena berkaitan dengan dampaknya yang dirasa membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Namun Habibie kemudian menampiknya.
"Itu berlebihan, kita sudah lakukan penelitian. Nuklir terbukti aman dan bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak," tandas Habibie.
Sementara itu, Ketidaktegasan pemerintah dalam mengusung teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dianggap akan merugikan. Pasalnya, Indonesia akan tertinggal dengan negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan nuklir.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komarudin Hidayat usai seminar bertajuk 'PLTN Menjamin Ketahanan Penyediaan Listrik Nasional' di hotel Grand Melia, Jakarta.
"Indonesia banyak orang pintar dan alam kita kaya. Tapi pemerintah tidak bisa memanfaatkannya. Jika tidak bisa memanfaatkannya, kita bisa rugi karena akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bangsa kita akan terus dijajah oleh orang-orang itu," ujarnya.
Untuk itu menurut Komarudin, sikap pemerintah adalah harus tegas. Jika tidak, Indonesia akan ketinggalan dari negara-negara lain yang sudah lebih maju di bidang nuklir seperti Taiwan, Iran, China, Pakistan dan India.
Selain mengkritik, Komarudin juga bersikeras agar teknologi nuklir dalam negeri tidak di intervensi negara maju.
"Kita harus berani melawan. Kalau tidak negara kita tidak akan ada wibawanya," tegasnya.
Sementara itu, Kondisi sosial dan politik Indonesia masih menjadi penghambat perkembangan teknologi nuklir di Indonesia. Padahal secara teknologi dan ekonomi Indonesia sudah mampu menerapkan nuklir, terutama untuk pembangkit tenaga listrik.
Hal itu diungkapkan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman di acara 'Talkshow To CEO' yang digelar Trijaya Network di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Kusmayanto mengungkapkan, PLTN adalah visi besar dari mantan Presiden Soekarno. "Tak ada satu negara yang memiliki bom nuklir mengalami civil war, dan teknolgi nuklir itu sudah sangat aman," ujarnya.
Saat ini, lanjut pria yang akrab disapa 'KK' itu, Indonesia memiliki tiga reaktor nuklir, di Bandung Yogyakarta, dan Tangerang. "Hingga sekarang belum ada kecelakaan, ini menunjukkan teknologi nuklir
aman," ujarnya.
Selanjutnya, Kusmayanto mengatakan, visi Soekarno sudah dituangkan dalam UU yang menyatakan bahwa pada 2016 Indonesia harus mengimplementasikan PLTN. "Tapi yang terjadi isu PLTN menjadi peluang untuk dijadikan peluru politik, "ujarnya.
PLTN telah masuk dalam keputusan strategis nasional dan untuk mengimplementasikannya harus dilihat dalam empat faktor, yakni politik, teknologi, ekonomi, dan sosial. "Teknologi dan ekonomi sudah siap, tapi sosial-politik belum," ujarnya.(ok3) www.suaramedia.com
