Portal Berita Dunia Islam & Indonesia Terbaru & Terkini Hari Ini

ATHENA (Berita SuaraMedia) – Pemerintah Yunani berencana untuk menambah usia pensiun nasional dan melarang pensiun dini sebagai upaya mengatasi defisit anggaran yang sangat besar.

Pemerintah sosialis Yunani mengatakan akan meningkatkan usia rata-rata pensiun dari 61 menjadi 63 pada tahun 2015.

Bersama dengan reformasi pajak, langkah itu akan menjadi bagian dari serangkaian strategi untuk memotong defisit anggaran dan hutang nasional.

Namun, keputusan pemerintah itu memicu kemarahan banyak serikat, yang telah menjadwalkan unjuk rasa sebagai bentuk protes mereka.

Pegawai negeri sipil, yang berada di antara mereka yang paling terpengaruh oleh reformasi pensiun ini, akan melakukan mogok kerja pada hari Rabu minggu ini. Lebih dari 350 penerbangan domestik dan internasional akan dibatalkan karena karyawan penerbangannya mogok kerja mulai Selasa tengah malam di bandara-bandara seluruh penjuru negeri. Karyawan sektor swasta mengatakan akan mogok pada tanggal 24 Februari.

Para petani telah melakukan protes selama berminggu-minggu, menuntut lebih banyak bantuan dari pemerintah, dan serikat terbesar di negara itu, GSEE, akan mengadakan mogok kerja massal pada tanggal 24 Februari.

Papandreou telah mendesak serikat pekerja untuk menahan diri, mengatakan bahwa negara tidak mampu menanggulangi kerugian akibat pemogokan dan blokade.

Serikat-serikat pekerja mengeluhkan pemerintah Yunani yang telah tunduk pada pasar dan tekanan dari Uni Eropa.

Mereformasi sistem pensiunnya telah dirancang oleh Komisi Eropa sebagai prioritas bagi Yunani karena mereka tengah berjuang menyelamatkan perekonomian.

Menteri Tenaga Kerja Andreas Loverdos mengatakan bahwa sistem pensiun akan rusak dalam waktu lima tahun kecuali dilakukan perubahan.

"Reformasi ini tidak hanya berkutat, namun merupakan pemeriksaan besar untuk membuat sistem ini bertahan hingga puluhan tahun mendatang," ujarnya.

Minggu lalu, perdana menteri Yunani George Papandreou,  mengumumkan sejumlah langkah yang diambil termasuk pembekuan gaji sektor publik dan naiknya harga bahan bakar.

Yunani adalah salah satu dari beberapa negara Uni Eropa yang mengalami defisit anggaran dan hutang yang banyak, mencegah mereka mendanai jalan keluar dari resesi.

Defisit Yunani empat kali lebih tinggi dari yang diperbolehkan oleh peraturan di zona Eropa, yaitu sebesar 12.7%. Hutangnya sekitar 300 miliar euro (419 miliar dolar).

Kemungkinan bagi Yunani, atau salah satu dari negara-negara lain, untuk tidak dapat membayar hutang – dan membutuhkan dana talangan dari Uni Eropa atau terpaksa meninggalkan euro – dianggap sebagai ancaman terbesar bagi mata uang tersebut.

Pada hari Kamis, para pemimpin Uni Eropa akan bertemu di Brussels untuk sebuah konferensi khusus mengenai ekonomi di tengah ketakutan bahwa meningkatnya hutang Yunani, Portugal, dan negara-negara lemah lainnya di zona Eropa dapat mengganggu proses pemulihan secara global.

Rencana keuangan Yunani juga akan mencakup pembekuan pengangkatan pegawai dan gaji sektor publik dan memotong bonus hingga 10%, termasuk perdana menteri dan jajaran menterinya. Negara ini juga akan menerapkan pungutan yang lebih tinggi atas bahan bakar, tembakau, dan alkohol serta berusaha mengumpulkan lebih banyak uang dengan memberantas penggelapan pajak.

Papandreou meminta para pegawai negeri sipil untuk menerima pemotongan bonus, mengatakan bahwa mereka harus menjadi yang pertama dan memberikan contoh.

"Tugas utama kami adalah untuk menyelamatkan perekonomian dan mengurangi hutang sembari mencari solusi adil yang melindungi sebanyak mungkin mereka yang berpendapatan rendah dan kalangan menengah," ujar Perdana Menteri George Papandreou.

Di bawah rancangan undang-undang pajak Yunani yang baru, pemerintah akan meningkatkan pajak pada kalangan berpenghasilan tinggi sebesar 40% dan akan memperluas cakupannya dari penghasilan di atas 60.000 euro per tahun menjadi 75.000 euro. (rin/bbc) www.suaramedia.com