Menyusul dua minggu misi ke negara itu, IMF memberikan penilaian optimis terhadap perekonomian Sri Lanka.
Disebutkan bahwa target pemerintah untuk pengurangan defisit berjalan di jalurnya, dengan meningkatnya pajak dan dipotongnya pengeluaran.
Sebuah misi IMF juga tiba di Serbia pada hari Senin (23/8) untuk menilai perekonomiannya dengan maksud untuk memberikan pinjaman.
Badan itu menyepakati pinjaman sebesar tiga milyar euro dengan negara tersebut pada Maret lalu.
IMF menyetujui pinjaman sebesar 2.6 milyar dolar untuk membantu Sri Lanka yang mencoba bangkit dari luka akibat krisis ekonomi global musim panas lalu.
Pemerintah Sri Lanka juga mengatakan akan menggunakan uang itu untuk membiayai rekonstruksi pasca perang menyusul berakhirnya perseteruan dengan pemberontak Macan Tamil.
"Kami berada dalam posisi untuk merekomendasikan persetujuan Dewan IMF atas pinjaman selanjutnya sebesar lebihd ari 200 juta dolar," ujar kepala misi Sri Lanka Brian Aitken.
IMF mengatakan, "Kondisi ekonomi keseluruhan meningkat, dan perekonomian kemungkinan besar akan memperlihatkan pertumbuhan kuat tahun ini."
Namun, dikatakan bahwa negara itu masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, antara lain reformasi pajak fundamental dan mendorong investasi di sektor swasta.
Pada bulan Juni, pemerintah Sri Lanka mengungkapkan anggaran pertamanya sejak terpilih kembali awal tahun ini, ditujukan untuk mengekang defisit anggaran.
Pemerintah berjanji akan mengurangi defisit hingga 8% dari produk domestik bruto tahun ini, dari 9.9% di tahun 2009.
Untuk mencapainya, pemerintah mengumumkan rencana untuk memperluas net pajak sambil memperkenalkan sebuah sistem pajak yang lebih ramah usaha dengan peraturan yang lebih sederhana dan tingkat yang lebih rendah untuk pajak perusahaan dan penghasilan.
"Sistem pajak kami ketinggalan jaman, rumit, fokusnya sempit dan tidak menarik untuk investasi dan kemajuan bisnis," ujar Sarath Amunugama, menteri keuangan junior.
Dia menambahkan bahwa Sri Lanka mencari cara untuk keluar dari pasar tradisional untuk garmennya setelah Uni Eropa mengatakan tidak akan memperpanjang status perdagangan preferensial kecuali negara itu memberikan janji tertulis akan memperbaiki catatan hak asasi manusianya.
"Negara ini perlu mengurangi ketergantungannya pada pasar tradisional dan bergerak menuju ekonomi baru."
Laporan menyebutkan bahwa dana awal sebesar 313 juta dolar akan tersedia segera setelah pinjaman disetujui.
Akhir dari perang sipil di Sri Lanka memberikan negara itu kesempatan yang unik untuk melakukan reformasi ekonomi, ujar IMF.
"Pemerintah telah merumuskan sebuah program ambisius yang bertujuan memulihkan viabilitas fiskal dan eksternal dan memenuhi kebutuhan rekonstruksi signifikan dari wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh konflik," tambahnya.
Negara itu telah lama terpukul oleh melambatnya ekspor tekstil dan teh yang telah menguras cadangan mata uang asing negara itu.
"IMF mendukung program ini, terutama tujuan pemerintah untuk membangun kembali cadangan, mengurangi defisit fiskal untuk mencapai tingkat yang berkelanjutan, dan memperkuat sektor keuangan," ujar IMF.
Sri Lanka telah membahas dengan IMF terkait pinjaman itu selama berbulan-bulan, dengan pemerintah awalnya menolak untuk menerima persyaratan yang disodorkan oleh IMF. (rin/bbc) www.suaramedia.com
